Ketua DPR RI Puan Maharani: Kebocoran Data Pribadi Warga Saat Vaksinasi Harus Dicegah

Ketua DPR RI Puan Maharani: Kebocoran Data Pribadi Warga Saat Vaksinasi Harus Dicegah
Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani

JAKARTA - Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran data pribadi warga saat pelaksanakan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga negara harus dicegah.

"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (26/7/2021).

Puan menambahkan, bukan hal yang baru jika data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan mereka yang tak bertanggungjawab untuk tindak pidana. Seperti pinjaman online fiktif atau bahkan sampai pembobolan rekening bank.

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut, ” tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Puan, jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi sebagai calon peserta vaksinasi, seharusnya warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja. “Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin, ” lanjutnya.

Oleh karena itu, Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan butki fisik tersebut.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga, ” ujar legislator dapil Jawa Tengah V ini.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan, potensi kebocoran data pribadi warga negara lewat fotokopi e-KTP ini adalah salah satu hal yang diadvokasi DPR lewat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih dibahas oleh pemerintah. “Meski belum rampung, saya optimis RUU PDP yang akan melindungan privasi warga akan segera disahkan, ” tambahnya.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. DPR ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut, ” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Untuk diketahui, RUU PDP yang sudah melalui tiga kali masa sidang dan dua kali perpanjangan ini, akan dibawa dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 antara DPR dan pemerintah pada Agustus mendatang. “DPR tentu akan terus berupaya mensahkan RUU PDP demi mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara, ” tutupnya. (bia/es)

Puan Maharani DPR RI PDIP
Update

Update

Previous Article

Mendagri M.Tito Karnavian: Positif COVID-19...

Next Article

Benny Sampirwanto: Isi Ulang Oksigen Gratis...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Narsono SoN

Narsono SoN

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Jul 28, 2021

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 28, 2021

Follow Us

Recommended Posts

BNPB Kirim 150 Ribu Masker dan 50 Tabung Oksigen ke Papua Barat
Terkait Penyebaran Varian Delta, 10 Provinsi Diminta Tingkatkan Testing dan Tracing
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid: Vaksin Dosis Ketiga untuk Tenaga Kesehatan
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid: Secara Nasional, Kasus Covid-19 Terjadi Penurunan Sebesar 18%
Bupati Kep. Meranti, H.M Adil: Mulai Hari Ini Masyarakat Meranti Berobat Gratis Cukup Gunakan KTP